Profil

Profil

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Kedudukan

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Peraturan Daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan (Eselon II b) dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Satpol PP terdiri dari :

A. Kepala  Drs. SLAMET HARYANTO, M.Si. (IV/c) NIP. 19670520 199303 1 010

B. Sekretaris ETTY APRILIANA, S.IP. (IV/a) NIP. 19750426 19903 2 004

C. Sub Bagian Program dan Keuangan NURYANTI, S.Kom. (III/d) NIP. 19821019 201001 2 012.

D. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian NINIK KUSTINING, SE. (III/d) NIP. 19810525 200701 2 030

C. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat WAJITO, SH. (IV/a) NIP. 19720117 199303 1 005

  1. Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Pengembangan Kapasitas HADI PRAMONO, SH. (III/d) NIP. 19800510 201001 1 026
  2. Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian SYAIFUL MU'MIN, SE. (III/d) NIP. 19770918 201001 1 008

D. Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah   RUDY SUHARTO K. SE.M.M. (IV/a) NIP. 19680510 199103 1 020

  1. Kepala Seksi Penindakan KARNEN, SE. (III/d) NIP. 19710920 199402 1 002
  2. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan M. ARIEF FIRMANSYAH, S.T. (III/d) NIP. 19850709 201001 1 021

E. Kepala Bidang Pelindungan Masyarakat RAMIYATI, SH. (IV/a) NIP. 19710816 199210 2 001

  1. Kepala Seksi Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat M. SIDDIQ, SE. (III/d) NIP. 19700101 201001 1 008
  2. Kepala Seksi Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat AGUS KASIYADI, S.E.M.M. (III/d) NIP. 19830922 201001 1 015

Tugas dan Fungsi

A. Tugas

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

B. Fungsi

  1. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum.
  2. Pelaksanaan koordinasi di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum.
  3. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum.
  4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum.
  5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas.
  6. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

[/vc_column_text][vc_column_text]...[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]